DPRD Sidoarjo Soroti Pengelolaan Limbah B3, Minta SOP dan Deteksi Dini
DPRD Sidoarjo minta SOP dan sistem deteksi dini limbah B3 untuk cegah pencemaran lingkungan serta lindungi kesehatan masyarakat.
Memuat...
DPRD Sidoarjo minta SOP dan sistem deteksi dini limbah B3 untuk cegah pencemaran lingkungan serta lindungi kesehatan masyarakat.
DPRD dan Pemkab Sidoarjo bahas APBD 2026. Fokus pada penciptaan 100 ribu lapangan kerja, peningkatan UMKM, serta perbaikan kualitas lingkungan hidup.
Baca selengkapnyaWarga Sidoarjo desak pembukaan akses jalan Mutiara Regency untuk atasi kemacetan di Desa Jati. DPRD dorong musyawarah semua pihak.
Baca selengkapnyaPKB DPRD Sidoarjo desak pemkab atasi penurunan PAD Rp28 miliar dari retribusi demi jaga pelayanan publik.
Baca selengkapnyaDPRD Sidoarjo bahas PAK APBD 2025, soroti penurunan retribusi, usulkan tambahan anggaran infrastruktur dan insentif guru.
Baca selengkapnyaAdam Rusydi mendaftar sebagai calon Ketua Golkar Sidoarjo 2025-2030 dengan dukungan penuh pemilik suara dan target raih 10 kursi DPRD.
Baca selengkapnyaGolkar Sidoarjo desak Subandi-Mimik fokus realisasikan 14 program prioritas, hindari konflik politik demi pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.
Baca selengkapnyaNasDem dan Muhammadiyah Sidoarjo perkuat sinergi sektor pendidikan dan ekonomi kerakyatan demi SDM unggul, UMKM kuat, dan masyarakat yang mandiri.
Baca selengkapnyaPartai NasDem Sidoarjo menolak LPJ APBD 2024 karena lemahnya penanganan banjir, tingginya SILPA, hingga kebijakan yang tidak sinkron dengan RPJMD. Ini penjelasannya.
Baca selengkapnyaBambang Haryo minta Pemkab Sidoarjo hindari mafia proyek dalam renovasi Pasar Krian. Ia dorong percepatan renovasi tanpa pembongkaran total dan dukung digitalisasi UMKM.
Baca selengkapnyaKoalisi Sidoarjo Maju menolak LPJ APBD 2024 dalam rapat paripurna DPRD Sidoarjo. Soroti banjir, penciptaan kerja, pendidikan, hingga temuan BPK di 27 OPD.
Baca selengkapnyaFraksi PDI Perjuangan bergabung dengan Koalisi Sidoarjo Maju dan menolak LPJ APBD 2024. Kritik tajam disampaikan terkait banjir, infrastruktur, dan ketimpangan anggaran pendidikan.
Baca selengkapnya