DPRD Sidoarjo Soroti Pengelolaan Limbah B3, Minta SOP dan Deteksi Dini
DPRD Sidoarjo minta SOP dan sistem deteksi dini limbah B3 untuk cegah pencemaran lingkungan serta lindungi kesehatan masyarakat.
Memuat...
Warga Sidoarjo desak pembukaan akses jalan Mutiara Regency untuk atasi kemacetan di Desa Jati. DPRD dorong musyawarah semua pihak.
Sidoarjo – Warga Banjarbendo dan Desa Jati, Kecamatan Sidoarjo, mengeluhkan kemacetan yang kerap terjadi di wilayah mereka. Kondisi jalan di Desa Jati bagian selatan yang sempit membuat kendaraan roda empat harus bergantian saat melintas.
Keluhan warga disampaikan dalam pertemuan dengan Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Warih Andono dan Suyarno, bersama anggota Komisi C. Pertemuan juga dihadiri perwakilan dari Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas PUBMSDA, serta Dinas Perhubungan.
Sejumlah warga perumahan Mutiara Regency, Mutiara Harum, dan Mutiara City ikut hadir. Mereka berharap akses jalan melalui Mutiara Regency yang selama ini tertutup dapat dibuka untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di Jalan Jati.
Namun, rencana pembukaan jalan itu mendapat penolakan dari sebagian penghuni Mutiara Regency dengan alasan keamanan dan kenyamanan. Padahal, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) di Mutiara Harum dan Mutiara Regency telah diserahkan kepada Pemkab Sidoarjo sejak 2017.
“Akses jalan yang ditutup itu seharusnya dibuka karena sudah menjadi aset Pemkab Sidoarjo,” ujar Warih Andono usai hearing, Kamis (14/8/2025).
Ia menekankan perlunya musyawarah antara warga perumahan, pengembang, dan pihak terkait untuk mencari solusi bersama.
Winaryo, warga Mutiara Harum, menilai pembukaan akses jalan sangat penting sebagai bagian pengembangan Kota Delta. “Dulu warga Mutiara Harum juga menolak, tapi setelah ada komunikasi akhirnya bisa menerima,” ujarnya.
Budi Santoso, Kuasa Hukum Sun City Group yang membawahi Mutiara City, menambahkan bahwa ketiga perumahan berada dalam satu siteplan. Ia mendukung pembukaan akses karena akan menguntungkan semua pihak.
“Kalau dibuka, kemacetan bisa terurai dan warga Banjarbendo juga diuntungkan. Kami datang ke DPRD karena diundang, bukan untuk memprovokasi,” tegasnya. (RM/SN/SU.id)
Sumber: timesindonesia.co.id
DPRD Sidoarjo minta SOP dan sistem deteksi dini limbah B3 untuk cegah pencemaran lingkungan serta lindungi kesehatan masyarakat.
DPRD dan Pemkab Sidoarjo bahas APBD 2026. Fokus pada penciptaan 100 ribu lapangan kerja, peningkatan UMKM, serta perbaikan kualitas lingkungan hidup.
PKB DPRD Sidoarjo desak pemkab atasi penurunan PAD Rp28 miliar dari retribusi demi jaga pelayanan publik.