Adies Kadir Kembali Jadi Wakil Ketua DPR RI, Relawan Bersyukur
Relawan Adies Kadir di Sidoarjo menangis haru usai MKD memutuskan Adies tidak bersalah dan memulihkan jabatannya di DPR RI.
SIDOARJOUPDATE — Hujan deras yang mengguyur Sidoarjo pada Senin (10/11/2025) kembali menimbulkan genangan tinggi di sejumlah titik kota. Kondisi terparah terjadi di kawasan Jalan Raya Pahlawan dekat Lippo Mall Sidoarjo, di mana air setinggi lutut membuat arus lalu lintas tersendat dan kendaraan banyak yang mogok.
Rizal, salah satu pengendara yang terjebak banjir, mengeluhkan kondisi drainase.
“Kalau hujan lebih dari satu jam, pasti banjir. Saluran air di sini sudah tidak mampu menampung debitnya,” ujarnya.
Situasi ini kembali memunculkan kritik terhadap penanganan banjir yang dinilai belum menunjukkan langkah konkret dari pemerintah daerah.
Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo, Adam Rusydi, menilai Pemkab Sidoarjo semestinya sudah merampungkan master plan penanggulangan banjir sebagaimana dijanjikan saat kampanye Pilkada.
“Janji adalah utang. Saat kampanye, pasangan Subandi–Mimik menyampaikan telah menyiapkan master plan dan grand design banjir. Tapi sampai RAPBD 2026, rencana itu belum muncul,” tegas Adam.
Ia menambahkan bahwa Fraksi Golkar dalam Pandangan Umum DPRD juga telah meminta Pemkab segera menuntaskan grand design penanganan banjir secara terpadu.
Adam menilai penanganan banjir tidak akan efektif bila Pemkab bekerja sendiri tanpa melibatkan berbagai pihak. Ia menyebut perlunya kolaborasi dengan BP DAS Brantas dan penerapan Insentif Kinerja Ekologi (IKE) sesuai Permendagri Nomor 14 Tahun 2025.
“Masalah banjir ini tidak bisa diselesaikan dalam sekejap. Tapi dengan master plan yang jelas, setiap langkah bisa dilakukan bertahap dan terukur,” ujarnya.
Sebagai Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur, Adam menyatakan siap bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk merumuskan solusi bersama.
Menurut Adam, wilayah delta seperti Sidoarjo memerlukan tata pembangunan yang lebih terstruktur. Tanpa perencanaan jangka panjang, pembangunan berisiko hanya menghasilkan proyek jangka pendek yang tak menyelesaikan masalah mendasar.
“Kalau pembangunan dilakukan tanpa arah jelas, hasilnya hanya sementara. Penanggulangan banjir harus jadi prioritas utama, bukan sekadar janji politik,” kata Adam.
Ia juga mengingatkan bahwa banjir adalah persoalan klasik yang muncul setiap tahun. Tanpa grand design yang mengatur drainase, pompa air, dan normalisasi sungai, persoalan ini akan terus berulang.
“Banjir seperti ini tidak seharusnya terjadi di pusat kota. Ini tanda sistem pengelolaan air kita belum memadai,” tambahnya.
Adam menegaskan kebutuhan mendesak bagi Pemkab Sidoarjo untuk menyusun master plan banjir dengan melibatkan ahli, masyarakat, dan dukungan anggaran yang cukup sehingga solusi yang diambil bersifat jangka panjang.
“Kalau Pemkab sungguh-sungguh, persoalan ini bisa diselesaikan bertahap. Tapi kalau hanya tambal sulam tiap musim hujan, hasilnya akan sama setiap tahun,” ucapnya.
Sebagai penutup, Adam menegaskan komitmen Partai Golkar untuk mengawal kinerja kepala daerah yang mereka usung.
“Golkar Sidoarjo tidak hanya bertugas memenangkan Pilkada, tapi juga bertanggung jawab secara moral dan politik untuk mengingatkan bupati dan wakil bupati tentang janji program prioritas mereka,” pungkasnya. (RM/SN/SU.id)
