Golkar Desak Pemkab Sidoarjo Segera Tuntaskan Master Plan Banjir Daerah
Golkar mendesak Pemkab Sidoarjo menuntaskan master plan banjir setelah genangan parah kembali melanda pusat kota usai hujan deras.
SIDOARJOUPDATE – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Sidoarjo menyoroti berbagai ketimpangan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026. Dalam rapat paripurna, Sabtu (1/11/2025), Golkar menilai arah kebijakan fiskal pemerintah daerah belum sepenuhnya mencerminkan efisiensi dan keberpihakan kepada masyarakat.
Juru bicara Fraksi Golkar, Wahyu Lumaksono, menyampaikan bahwa total belanja daerah dalam RAPBD 2026 turun signifikan dari Rp5,94 triliun menjadi Rp5,13 triliun atau menurun 13,7 persen dibanding tahun sebelumnya.
Menurutnya, penurunan itu harus diimbangi dengan pengelolaan anggaran yang lebih cermat dan memprioritaskan kebutuhan dasar publik.
“Kami mencatat adanya ketimpangan struktural dalam komposisi belanja. Misalnya, anggaran rapat koordinasi mencapai Rp11 miliar, sementara BLUD Air Limbah Domestik hanya Rp1,1 miliar,” ujar Sekretaris DPD Golkar Sidoarjo itu.
Target Pendapatan Daerah Dinilai Tidak Realistis
Fraksi Golkar juga menilai sejumlah target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam RAPBD 2026 kurang realistis dan cenderung menurun dibanding realisasi tahun-tahun sebelumnya.
Beberapa contoh penurunan target antara lain:
- Pajak Jasa Perhotelan: realisasi 2024 Rp24,06 miliar → target 2026 Rp20 miliar.
- Pajak Jasa Parkir: realisasi 2024 Rp12,84 miliar → target 2026 Rp9,5 miliar.
- Pajak Air Tanah: realisasi 2024 Rp7,42 miliar → target 2026 Rp6,78 miliar.
Total PAD yang diusulkan hanya Rp1,318 triliun, lebih rendah dari realisasi 2024 sebesar Rp1,407 triliun.
“Target yang tidak konsisten ini menunjukkan lemahnya perencanaan pendapatan. Pemerintah daerah harus merevisi target PAD berdasarkan kinerja dan proyeksi ekonomi riil,” tegas Wahyu.
Ia juga menyoroti sektor retribusi daerah, di mana beberapa target juga menurun:
- Retribusi pasar turun dari Rp18,47 miliar (2024) menjadi Rp16,93 miliar (2026).
- Hanya retribusi jasa tertentu yang naik dari Rp26,14 miliar menjadi Rp28,67 miliar.
Anggaran Pendidikan Merosot 37 Persen
Salah satu kritik utama Golkar adalah penurunan drastis pada sektor pendidikan. Anggaran bidang pendidikan 2026 hanya Rp954 miliar, turun 37,7 persen dari Rp1,53 triliun pada 2025.
Porsi belanja pendidikan kini hanya 18,6 persen dari total APBD, melanggar amanat Pasal 31 UUD 1945 yang menetapkan minimal 20 persen.
“Penurunan ini merupakan kemunduran dalam pembangunan SDM. Kami mendesak agar alokasi pendidikan dikembalikan sesuai ketentuan konstitusi,” kata Wahyu.
Banjir, Kesehatan, dan Lingkungan Jadi Fokus Sorotan
Dalam bidang infrastruktur, Fraksi Golkar menilai penanganan banjir masih belum menyentuh akar masalah. Berdasarkan data BPBD 2024, sebanyak 9.121 keluarga di enam kecamatan terdampak banjir, namun pembangunan drainase sepanjang 20 kilometer dengan nilai Rp58 miliar dianggap belum cukup.
Fraksi meminta agar Pemkab segera menyusun Grand Design Penanganan Banjir Terpadu, bekerja sama dengan BP DAS Brantas, serta menerapkan Insentif Kinerja Ekologi (IKE) sesuai Permendagri Nomor 14 Tahun 2025.
Penurunan anggaran juga terjadi di sektor kesehatan:
- Dinas Kesehatan: turun 6,8% → Rp574,5 miliar.
- RSUD Sidoarjo Barat: turun 17,2% → Rp95,6 miliar.
- Puskesmas: turun 11,5% → Rp118,3 miliar.
“Pemangkasan ini berpotensi menurunkan kualitas layanan dasar dan menghambat penanganan stunting,” tegas Wahyu.
Sementara itu, Muhammad Dian Felani, anggota Fraksi Golkar lainnya, menambahkan bahwa anggaran lingkungan hidup juga mengalami kontraksi tajam — dari Rp127,3 miliar menjadi Rp84,3 miliar atau turun 33,7 persen.
“Kami meminta agar pemerintah memperkuat sistem pemantauan udara real-time dan menyesuaikan Indeks Kualitas Udara Daerah dengan standar nasional,” ujar Dian.
Data DLHK Jawa Timur menunjukkan AQI Kecamatan Krian mencapai 167 (kategori tidak sehat), sehingga diperlukan langkah korektif serius.
Ketenagakerjaan dan Revitalisasi Pasar Krian
Menurut Dian Felani, sektor ketenagakerjaan juga masih lemah. Berdasarkan data BPS Jatim 2024, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Sidoarjo mencapai 6,49 persen — tertinggi di Jawa Timur. Namun, program ketenagakerjaan dalam RAPBD 2026 hanya menyentuh 2,5 persen dari total pengangguran.
Fraksi mendorong peningkatan:
- Program pelatihan vokasi dan sertifikasi tenaga kerja.
- Wirausaha muda berbasis industri lokal.
- Skema kolaboratif dengan dunia usaha.
Selain itu, Fraksi Golkar juga menyoroti lambatnya pemulihan Pasar Krian pasca kebakaran tahun 2024.
“Pembangunan kembali pasar harus dilakukan transparan, berpihak kepada pedagang terdampak, serta dilengkapi fasilitas modern dan aman,” ungkap Dian.
Golkar juga meminta adanya relokasi sementara yang humanis agar aktivitas perdagangan tetap berjalan.
Komitmen untuk APBD yang Adil dan Produktif
Menutup pandangan umumnya, Wahyu Lumaksono menegaskan bahwa Fraksi Golkar akan terus mengawal pembahasan RAPBD 2026 hingga tuntas.
“Efisiensi bukan berarti memangkas pelayanan publik, tapi mengalihkan sumber daya dari sektor tidak produktif ke sektor strategis. Kami berharap RAPBD 2026 menjadi instrumen keuangan daerah yang adil, produktif, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat Sidoarjo,” pungkasnya. (RM/SN/SU.id)
