NasDem Sidoarjo Tolak Pertanggungjawaban APBD 2024, Ini Alasannya

SIDOARJOUPDATE, KOTA — Fraksi Demokrat-NasDem DPRD Kabupaten Sidoarjo menyatakan sikap yang berbeda dalam Rapat Paripurna DPRD dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024.

Dua partai ini memilih sikap yang berbeda. Jika Partai Demokrat menerima dengan berbagai catatan, Fraksi Partai NasDem secara tegas menyatakan penolakan terhadap LPJ APBD 2024 Kabupaten Sidoarjo.

Ketua Fraksi Demokrat-NasDem, Muh Zakaria Dimas Pratama, menyampaikan bahwa meskipun Fraksi Demokrat memberikan persetujuan dengan sejumlah catatan, Partai NasDem mengambil posisi sebaliknya.

“Partai Demokrat menyetujui atau menerima  dengan beberapa catatan evaluatif ke depan. Namun, Partai NasDem belum dapat menyetujui karena sejumlah alasan mendasar,” ujar Zakaria Dimas.

Penolakan ini, menurutnya, didasarkan pada dua hal utama yakni lemahnya penanganan banjir dan tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), yang mencerminkan belum optimalnya pelaksanaan anggaran.

Penanganan Banjir Dinilai Lemah

Zakaria menyoroti persoalan banjir yang hingga kini belum tertangani secara menyeluruh. Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Nasional 2022–2026 yang dirilis BNPB, Sidoarjo termasuk daerah dengan risiko tinggi terhadap banjir, banjir bandang, dan cuaca ekstrem. Potensi kerugian akibat banjir secara agregat bahkan diperkirakan mencapai Rp12,6 triliun.

Namun alih-alih berkurang, jumlah kejadian banjir justru meningkat. “Tahun 2023 hanya terjadi satu kali banjir di Sidoarjo. Tapi pada 2024 melonjak menjadi 28 kejadian. Ini mencerminkan lemahnya mitigasi dan penanganan yang dilakukan Pemkab,” kata Zakaria.

Ia mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah konkret, seperti pembangunan rumah pompa di kawasan-kawasan rawan banjir. “Banjir tidak hanya merusak infrastruktur, tapi juga mengancam keselamatan warga, kesehatan, serta mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi. Masalah ini harus menjadi prioritas utama,” ujar Ketua DPD Partai NasDem Sidoarjo tersebut.

SILPA Tinggi, Efektivitas Anggaran Dipertanyakan

Di sisi lain, Partai NasDem juga menyoroti tingginya SILPA dalam APBD 2024 yang mencapai Rp642,78 miliar. Padahal, pendapatan daerah tercatat melampaui target sebesar 104,86 persen, sedangkan belanja daerah hanya terealisasi sebesar 92,96 persen.

“Ini menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Banyak organisasi perangkat daerah (OPD) yang SILPA-nya melebihi 10 persen. Ini perlu dievaluasi serius,” jelas Zakaria yang akrab disapa Mas Dimas.

Banyak Tantangan Pembangunan yang Belum Terjawab

Selain dua hal utama tersebut, Partai NasDem juga menyoroti berbagai tantangan pembangunan yang belum terjawab, antara lain pengangguran, ketimpangan pendapatan, rendahnya daya beli masyarakat, serta persoalan lingkungan dan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Zakaria menyinggung penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Sidoarjo yang cukup signifikan, dari 58,97 poin pada 2023 menjadi 53,35 poin pada 2024. Penurunan ini bertolak belakang dengan tren peningkatan secara nasional dan provinsi.

“Penurunan ini menggambarkan lemahnya perhatian terhadap kualitas air, udara, dan ruang hijau. Lingkungan yang sehat adalah fondasi pembangunan yang berkelanjutan,” tegasnya.

Di sektor ekonomi, pertumbuhan ekonomi daerah juga mengalami perlambatan dari 6,16 persen pada 2023 menjadi 5,54 persen pada 2024. NasDem menilai hal ini sebagai dampak dari menurunnya investasi dan konsumsi rumah tangga, dua komponen utama dalam struktur PDRB Sidoarjo.

Kebijakan Tidak Sinkron dengan RPJMD

Fraksi NasDem juga mengkritisi kebijakan yang dinilai bertentangan dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026, salah satunya penghentian program bantuan modal usaha perempuan melalui surat edaran.

“Program itu seharusnya tetap berjalan karena sudah tertuang dalam peraturan daerah. Tidak bisa serta-merta dihentikan hanya lewat surat edaran. Ini mencerminkan ketidaksesuaian dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Dimas.

Tingkat Pengangguran Masih Tertinggi di Jawa Timur

Meskipun angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sidoarjo mengalami penurunan dari 8,05 persen menjadi 6,49 persen, namun angka tersebut masih tercatat sebagai yang tertinggi di antara kabupaten/kota di Jawa Timur.

“Ini menandakan belum optimalnya penerjemahan target prioritas penciptaan 100.000 lapangan kerja baru seperti tertuang dalam RPJMD. Hal ini menjadi catatan penting bagi kami,” tambahnya.

Dorong Pengelolaan APBD yang Lebih Responsif

Sebagai Ketua Fraksi Demokrat-NasDem, Dimas menegaskan bahwa perbedaan sikap antara Demokrat dan NasDem merupakan bentuk komitmen terhadap fungsi pengawasan legislatif serta tanggung jawab politik untuk mendorong perbaikan kinerja eksekutif.

“Kami berharap pengelolaan APBD ke depan dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah juga perlu lebih serius dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memperbaiki perencanaan agar serapan anggaran lebih maksimal,” tandasnya.

"Kita berharapan agar APBD ke depan dapat dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta benar-benar berpihak pada kepentingan publik," Pungkas Zakaria Dimas. (RM/SN/SU.id)