Golkar Desak Pemkab Sidoarjo Segera Tuntaskan Master Plan Banjir Daerah
Golkar mendesak Pemkab Sidoarjo menuntaskan master plan banjir setelah genangan parah kembali melanda pusat kota usai hujan deras.
SIDOARJOUPDATE, KOTA — Rapat Paripurna ke-V DPRD Kabupaten Sidoarjo yang digelar Rabu (16/7/2025) memunculkan sikap tegas dari tujuh fraksi partai politik yang tergabung dalam Koalisi Sidoarjo Maju. Dalam forum resmi tersebut, koalisi menyatakan menolak Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Koalisi Sidoarjo Maju terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, PAN, PKS, NasDem, PPP, dan PDI Perjuangan. Penolakan itu disampaikan melalui pernyataan resmi yang dibacakan dalam sidang paripurna. Mereka menilai pelaksanaan APBD 2024 belum menunjukkan kinerja yang progresif dan belum menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Salah satu persoalan yang paling disorot adalah penanganan banjir, yang dinilai masih minim realisasi dan hanya berhenti pada tataran wacana.
“Masyarakat di Waru, Taman, Tanggulangin, Sedati, dan Porong masih rutin dilanda banjir. Bahkan kini muncul genangan baru di wilayah Krian, Tulangan, Prambon, dan Tarik,” ujar Juru Bicara Koalisi, Adam Rusydi, dalam keterangannya di ruang paripurna.
Adam menambahkan, kondisi banjir ini memperlihatkan ketidaksesuaian sistem drainase dengan perkembangan tata ruang dan pertumbuhan kawasan. Salah satu dampak nyata dapat dilihat di SDN Banjarasri, Tanggulangin, yang hanya menerima 10 siswa baru karena lingkungan sekolah kerap terendam banjir.
Program prioritas Bupati Sidoarjo, yakni penciptaan 100.000 lapangan kerja, juga menjadi sorotan tajam. Koalisi menilai program tersebut tidak memiliki indikator jelas dan tidak bisa diukur secara konkret.
“Tanpa data sektor dan skema penciptaan yang terukur, program ini terkesan sekadar menjadi jargon politik,” kritik Adam, yang juga menjabat Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo.
Masalah ketenagakerjaan di Sidoarjo juga diperburuk dengan masih rendahnya cakupan perlindungan sosial. Data terakhir menunjukkan hanya 34,6% pekerja yang tercakup program BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sidoarjo justru berada di angka tinggi, yakni 82,67.
“Ini bisa menjadi paradoks. IPM tinggi tanpa jaminan kerja yang memadai berisiko menciptakan pengangguran intelektual,” ujar Adam.
Di sektor pendidikan, Koalisi Sidoarjo Maju menyoroti masih maraknya pungutan di sekolah negeri yang dibungkus atas nama ‘kesepakatan komite’. Selain itu, banyak sekolah dasar dan menengah mengalami kerusakan fisik, kekurangan ruang kelas, serta keterbatasan sarana belajar. Koalisi menilai anggaran pendidikan terlalu tersedot untuk belanja rutin, sehingga minim alokasi untuk peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan.
Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI juga menjadi perhatian serius. Koalisi mencatat adanya kesalahan penganggaran pada belanja barang dan belanja modal di 27 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan internal dan rendahnya profesionalitas birokrasi di lingkungan Pemkab Sidoarjo.
“Kondisi jalan rusak di berbagai wilayah juga menjadi simbol lemahnya manajemen proyek infrastruktur. Data dari Dinas PU mencatat ada lebih dari 445 titik kerusakan jalan hingga pertengahan 2025. Tanpa perencanaan terpadu, perbaikan jalan hanya akan bersifat tambal sulam,” tambahnya.
Dengan berbagai catatan tersebut, Koalisi Sidoarjo Maju menyimpulkan bahwa Raperda LPJ APBD 2024 belum mencerminkan komitmen politik dan tanggung jawab anggaran yang efisien, transparan, dan berpihak kepada rakyat.
“Untuk itu, kami menyatakan menolak Raperda ini sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” pungkas Adam. (RM/SN/SU.id)
