Golkar Desak Pemkab Sidoarjo Segera Tuntaskan Master Plan Banjir Daerah
Golkar mendesak Pemkab Sidoarjo menuntaskan master plan banjir setelah genangan parah kembali melanda pusat kota usai hujan deras.
SIDOARJOUPDATE - DPRD Sidoarjo menggelar rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terkait Perubahan Alokasi Anggaran (PAK) APBD 2025, Senin (11/8/2025). Rapat dipimpin Ketua DPRD Sidoarjo dan dihadiri 29 anggota dewan, Wakil Bupati Mimik Idayana, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Sidoarjo.
Pendapatan Daerah Naik Rp3,2 Miliar
Juru bicara Fraksi PKB, Abud Asyrofi, menyebut rancangan PAK APBD 2025 mengalami perubahan signifikan. Pendapatan daerah naik dari Rp5,428 triliun menjadi Rp5,431 triliun atau bertambah sekitar Rp3,2 miliar. Belanja daerah ditetapkan sebesar Rp6,5 triliun.
“Perubahan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah meningkatkan pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di Sidoarjo,” kata Abud.
Namun, Fraksi PKB menyoroti penurunan pendapatan dari sektor retribusi daerah sebesar Rp28 miliar. Abud mendorong Pemkab mencari solusi optimalisasi sektor tersebut, termasuk memperhatikan insentif guru ngaji dan 720 guru TPQ yang lolos verifikasi tetapi belum menerima haknya.
Kritik Silpa dan Pengelolaan Aset
Ketua Fraksi Demokrat–NasDem, Muh Zakaria Dimas Pratama, menilai tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) disebabkan rendahnya serapan dan pengelolaan anggaran. Ia meminta perbaikan sistem perencanaan dan disiplin pelaksanaan anggaran.
Dimas juga menyoroti pengelolaan aset Dinas Perikanan, termasuk intensifikasi dan ekstensifikasi pemanfaatan aset untuk program ketahanan pangan, revitalisasi pasar hias, serta optimalisasi kios.
“Pengawasan kios harus diperketat agar tidak ada yang kosong sehingga potensi pendapatan daerah meningkat,” tegasnya.
Usulan Penambahan Anggaran Infrastruktur dan Pendidikan
Fraksi Demokrat–NasDem mengusulkan penambahan anggaran, di antaranya Rp21 miliar untuk pemeliharaan jalan se-Kabupaten Sidoarjo dan perbaikan saluran atau pintu air irigasi. Mereka juga mendorong penanganan banjir melalui pengadaan pompa berkapasitas besar.
Selain itu, Dimas meminta peningkatan insentif guru PAUD swasta, evaluasi proyek rehabilitasi sekolah yang kerap terlambat, hingga pengawasan ketat terhadap penyedia barang dan konsultan pengawas.
Usulan lain meliputi percepatan kenaikan pangkat PNS, sertifikasi aset tanah milik puskesmas, serta kajian penggabungan manajemen BLUD RSUD R.T. Notopuro dengan RSUD Sidoarjo Barat. (RM/SN/SU.id)
