Warih Andono Minta Kontraktor Percepat Pekerjaan Infrastruktur Waru
Warih Andono meninjau proyek infrastruktur Waru, menyoroti keterlambatan, kualitas beton, hingga meminta percepatan pekerjaan jelang akhir tahun anggaran.
Sidoarjo – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus mempercepat penerapan digitalisasi layanan publik dan transaksi keuangan daerah demi mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya ini bertujuan mewujudkan tata kelola keuangan yang cepat, transparan, aman, dan modern.
Berdasarkan data Bank Indonesia, Indeks Elektronifikasi Transaksi Daerah (ETPD) Sidoarjo mencapai 98,3 persen pada 2023 dan naik menjadi 99,3 persen pada 2024. Capaian tersebut mencerminkan kematangan ekosistem pembayaran non-tunai di daerah ini.
Perluasan Digitalisasi hingga Tingkat Desa
Bupati Sidoarjo, Subandi, menegaskan percepatan digitalisasi tidak hanya berlaku di tingkat kabupaten, tetapi juga harus merata hingga desa dan unit layanan publik terdepan. Seluruh kepala desa, kepala puskesmas, dan pengelola layanan diminta aktif mensosialisasikan manfaat transaksi digital kepada masyarakat.
“Mulai dari pajak daerah, retribusi, hingga layanan kesehatan, semua harus diarahkan ke sistem non-tunai. Dengan begitu, layanan publik lebih cepat, aman, dan risiko kebocoran anggaran bisa ditekan,” ujar Subandi saat membuka High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) serta Sosialisasi Literasi Keuangan di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (13/8/2025).
Ia menambahkan, penggunaan QRIS harus dimaksimalkan agar masyarakat tidak perlu lagi datang ke bank untuk membayar pajak, retribusi, atau biaya layanan publik.
Efisiensi Layanan dan Kepatuhan Regulasi
Selain efisiensi, Subandi menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi penggunaan anggaran. Perangkat desa dan pengelola keuangan publik diminta memastikan seluruh transaksi sesuai ketentuan hukum.
“Peningkatan PAD bisa dimulai dari desa hingga kecamatan, dan berdampak positif bagi keuangan daerah serta kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Transformasi digital, lanjutnya, bukan sekadar soal teknologi, tetapi juga perubahan pola pikir. Masyarakat diharapkan membiasakan diri menggunakan kanal pembayaran digital, mulai dari belanja di warung UMKM hingga membayar pajak dan retribusi.
Apresiasi Bank Indonesia
Advisor Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, Ridzky Prihadi, mengapresiasi langkah proaktif Pemkab Sidoarjo memperluas digitalisasi transaksi. Menurutnya, literasi keuangan menjadi pondasi penting agar digitalisasi ekonomi berjalan optimal.
“Digitalisasi tanpa literasi bisa menimbulkan kesenjangan. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku usaha sangat diperlukan,” ujarnya.
Bank Indonesia berkomitmen mendukung Sidoarjo melalui pelatihan, sosialisasi, dan fasilitasi teknologi agar digitalisasi menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelaku UMKM dan warga desa.
Menuju Daerah Percontohan Nasional
Acara HLM TP2DD dihadiri jajaran Forkopimda Sidoarjo, pimpinan OPD, camat, kepala desa, kepala puskesmas, dan perwakilan perbankan. Kegiatan meliputi paparan strategi percepatan digitalisasi, sesi tanya jawab, dan peragaan penggunaan QRIS di layanan publik.
Bupati Subandi berharap langkah ini dapat menjadikan Sidoarjo sebagai daerah percontohan nasional dalam digitalisasi keuangan daerah. “Jika seluruh lini menerapkan sistem ini, transparansi meningkat, layanan publik membaik, dan potensi PAD bisa dioptimalkan,” pungkasnya. (RM/SN/SU.id)
