Bantaran Sungai di Desa Temu Sidoarjo Longsor, Pemkab Lakukan Penanganan Darurat
Bantaran sungai di Desa Temu, Prambon, Sidoarjo longsor usai hujan deras. Pemkab bergerak cepat lakukan penanganan darurat demi keselamatan warga.
SIDOARJOUPDATE — Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Sidoarjo tahun 2026 dinilai belum sepenuhnya selaras dengan visi pembangunan Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam penguatan ketahanan pangan dan infrastruktur publik.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sidoarjo, H. Achmad Muzayin Syafrial, saat menyampaikan pandangan fraksi dalam pembahasan RAPBD di Sidoarjo, Jumat (31/10/2025).
Muzayin mengungkapkan bahwa belanja modal pada APBD 2025 tercatat sebesar Rp906,15 miliar, sementara dalam rancangan 2026 menurun menjadi Rp582,70 miliar.
“Penurunan sekitar 36,69 persen ini mencerminkan pelemahan arah pembangunan. Padahal, belanja modal seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi daerah, terutama di bidang ketahanan pangan dan infrastruktur,” ujarnya.
Fraksi Gerindra mengusulkan pengalihan belanja barang dan jasa sebesar Rp323 miliar ke pos belanja modal, agar struktur APBD 2026 menjadi lebih produktif dan efisien tanpa menambah beban fiskal.
“Nilai totalnya tetap sama, tapi strukturnya lebih sehat. Kami ingin anggaran bergeser ke arah yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” tegas Muzayin yang juga anggota Badan Anggaran DPRD Sidoarjo.
Muzayin mengakui bahwa dana transfer dari pemerintah pusat pada 2026 akan mengalami penyesuaian, namun hal tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk melemahkan arah pembangunan daerah.
“Memang dana transfer berkurang, tapi bukan berarti semangat membangun ikut turun. Justru ini saatnya pemerintah daerah berani melakukan efisiensi dan realokasi yang berpihak pada rakyat,” katanya.
Lebih lanjut, Muzayin menekankan pentingnya sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Pertanian, PUBMSDA, Dinas Perdagangan, dan Dinas Perikanan agar program ketahanan pangan daerah sejalan dengan RPJMN 2025–2029.
“Gerindra akan terus mengawal RAPBD 2026 agar setiap rupiah benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan nyata, bukan sekadar kegiatan administratif,” pungkasnya. (RM/SN/SU.id)
