Fraksi Demokrat–NasDem Dukung Raperda Fasilitasi Pesantren di Sidoarjo

SIDOARJOUPDATE - Fraksi Partai Demokrat–NasDem DPRD Sidoarjo menegaskan pentingnya kehadiran pemerintah daerah dalam memperkuat peran dan keberlanjutan pesantren, tidak hanya saat terjadi musibah, tetapi juga dalam pembinaan dan penguatan kelembagaan.

“Fraksi Demokrat–NasDem juga menyampaikan rasa duka cita mendalam atas tragedi yang menimpa Pondok Pesantren Al Khoziny di Buduran, Sidoarjo,” ujar Ketua Fraksi Demokrat–NasDem, Muh. Zakaria Dimas Pratama, usai Rapat Paripurna DPRD Sidoarjo, Rabu (8/10/2025).

Dalam pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Fasilitasi Pesantren, Fraksi Demokrat–NasDem menilai regulasi ini merupakan langkah strategis untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan fasilitasi pesantren sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

“Keberadaan Raperda ini hendaknya tidak sekadar menjadi simbol perhatian, tetapi harus menjadi instrumen kebijakan yang benar-benar memperkuat peran pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat,” tegas Dimas.

Ia menambahkan, musibah di lingkungan pesantren menjadi cermin pentingnya kehadiran negara dalam memastikan keamanan dan kelayakan sarana pendidikan keagamaan.

Empat Catatan Fraksi Demokrat–NasDem untuk Pemkab Sidoarjo

Dalam pandangan umumnya, Fraksi Demokrat–NasDem menyampaikan empat rekomendasi penting kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terkait pelaksanaan Raperda Fasilitasi Pesantren:

1. Penguatan Peran Pemerintah Daerah
   Pemerintah diharapkan berperan aktif dalam peningkatan sarana dan prasarana pesantren, termasuk aspek keselamatan bangunan, sanitasi, kesehatan santri, dan sistem tanggap darurat.

2. Dukungan Anggaran dan Kebijakan
   Diperlukan alokasi anggaran khusus dalam APBD untuk pembinaan, beasiswa santri, pelatihan tenaga pendidik, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kapasitas kelembagaan pesantren.

3. Kolaborasi dan Sinergi Lintas Sektor
   Fraksi mendorong kolaborasi antara pemerintah, ormas keagamaan, lembaga pendidikan, dan dunia usaha agar pesantren mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya.

4. Penguatan Basis Data Pesantren
   Diperlukan sistem pendataan yang akurat agar fasilitasi dan bantuan pemerintah tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan.

Komitmen untuk Meningkatkan Martabat Pesantren

Fraksi Demokrat–NasDem meyakini bahwa kehadiran Raperda Fasilitasi Pesantren merupakan bentuk nyata komitmen daerah dalam mengangkat harkat dan martabat pesantren sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional.

“Dengan semangat gotong royong, kami berharap Raperda ini dapat menjadi payung hukum yang melindungi, memberdayakan, dan memuliakan pesantren serta seluruh civitas di dalamnya,” tutur Zakaria Dimas.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo, pimpinan DPRD, Forkopimda, serta berbagai tokoh masyarakat dan ormas keagamaan di Kabupaten Sidoarjo. (RM/SN/SU.id)