Warih Andono Minta Kontraktor Percepat Pekerjaan Infrastruktur Waru
Warih Andono meninjau proyek infrastruktur Waru, menyoroti keterlambatan, kualitas beton, hingga meminta percepatan pekerjaan jelang akhir tahun anggaran.
SIDOARJOUPDATE – Bupati Sidoarjo Subandi menyoroti rendahnya serapan anggaran OPD yang baru mencapai Rp950 miliar atau 41,24 persen dari total Rp2,3 triliun. Ia berjanji melakukan koreksi agar Rp1,35 triliun tersisa tidak menjadi Silpa.
Berdasarkan data pengadaan barang dan jasa Pemkab Sidoarjo per 9 September 2025, Rp950 miliar sudah terealisasi dari rencana Rp2,3 triliun. Artinya, Rp1,35 triliun belum digunakan.
“Untuk dinas yang serapan kurang bagus akan kita lakukan koreksi, karena masih ada waktu 4 bulan,” ujar Bupati Subandi, Jumat (12/9/2025).
Ia menjelaskan sebagian besar anggaran berada di proyek fisik yang pembangunannya masih berlangsung hingga akhir tahun.
“Sekarang kan masih dalam proses pembangunan. Tentu kalau sudah selesai, anggaran baru direalisasikan,” tambahnya.
Pengamat kebijakan publik, Badrus, menyebut kondisi ini sebagai alarm merah bagi perencanaan pembangunan.
“Jika Rp1,35 triliun dipaksakan terserap akhir tahun, itu rawan penyimpangan dan tidak efisien,” tegasnya.
Badrus menambahkan, program penting seperti pembangunan jalan, sekolah, puskesmas, dan kebersihan lingkungan berpotensi gagal terlaksana.
“Pelayanan publik seperti jalan, sekolah, dan kesehatan tidak maksimal. Bahkan terancam gagal jika anggaran tidak terserap,” jelasnya.
Kinerja OPD: Yang Buruk dan Baik
Serapan rendah:
- RSUD R.T. Notopuro – 19,32%
- Dinas PMD – 5,68%
- Kelurahan Sidokumpul – 6,46%
Serapan tinggi:
- Dinas Kominfo – 92,52%
- Dinas Kesehatan – 86,43%
- Kelurahan Wonocolo – 78,69%
Tantangan Utama Pemkab Sidoarjo
Badrus menilai ada dua persoalan utama:
- Keterlambatan pengadaan – Banyak paket masih berstatus diumumkan tetapi belum tender atau kontrak.
- Kurangnya sinkronisasi – Perencanaan dan pelaksanaan tidak selaras. Koordinasi antar-dinas dan satker dinilai lemah.
Rekomendasi Kebijakan Percepatan
Badrus menyarankan langkah-langkah cepat berikut:
- Audit cepat dan target realisasi untuk satker besar.
- Penguatan monitoring lewat dashboard digital dan e-Katalog 6.0.
- Sederhanakan prosedur non-tender untuk kebutuhan mendesak dengan mekanisme swakelola.
- Kelola Silpa dengan realokasi ke prioritas: infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
- Pelatihan rutin SDM pengadaan agar memahami regulasi dan risiko.
“Masih ada waktu 4 bulan ke depan untuk menyelamatkan Rp1,35 triliun anggaran rakyat Sidoarjo. Kita tunggu apakah Pemkab mampu,” pungkasnya. (RM/SN/SU.id)
